Warga Miskin Ngawi Terancam Kelaparan

TRIBUNNEWS.COM,NGAWI- Puluhan ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau warga miskin dari 108.167 RTS di 19 kecamatan di Kabupaten Ngawi terancam kelaparan dan tidak bisa makan nasi. Ini menyusul, tunggakan raskin wilayah Kabupaten Ngawi terhadap Perum Bulog Sub Divre Madiun mencapai Rp 1, 39 miliar.
Tingginya tunggakan ini, membuat Perum Bulog Sub Divre Madiun bakal menghentikan pasokan dan pengiriman beras bagi rakyat miskin (raskin) ke sejumlah pelosok desa yang ada di belasan wilayah kecamatan itu. Akibatnya, RTS yang rata-rata warga miskin ini tidak akan mampu lagi makan nasi yang berasal dari raskin.
Tunggakan dipicu kinerja perangkat dan kepala desa yang tidak memaksimal dalam membayar dan pencairan bantuan raskin bagi warga desanya. Selain itu, uang raskin yang telah dibayar warga, diduga digunakan perangkat desa dan kades untuk kebutuhan lainnya seperti melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), juga kebutuhan pribadinya.
"Berdasarkan pengalaman tahun-tahun kemarin, masalahnya selalu ada di perangkat dan kades. Karena selama ini, warga miskin (RTS) selalu tepat membayar uang raskin ke mereka. Perangkat dan kades sering menggunakan uang raskin untuk melunasi PBB karena mereka ditarget dan sebagian lagi digunakan untuk kepentingan pribadi," terangnya Kepala Perum Bulog Sub Divre Madiun, Taufan Akib kepada Surya, Kamis (18/10/2012).
Selain itu, Taufan menjelaskan dari sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Ngawi yang telah melunasi tunggakannya hanya Kecamatan Karangjati dan Pangkur. Sedangkan sisanya, belum melunasi tunggakan pembayaran uang raskin itu.
Dia mencontohkan untuk bulan Agustus 2012, tunggakan terbesar terjadi di Kecamatan Paron sebesar Rp 153 juta, disusul Kecamatan Widodaren Rp 148 juta dan Kecamatan Geneng Rp 89 juta.
Kendati demikian, Taufan menegaskan di wilayah kerjanya yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi belum ada kasus tunggakan raskin yang masuk ke rana hukum. Pasalnya, dia baru bertugas di Madiun sejak 6 bulan terakhir.
Sementara, Kabag Perekonomian Pemkab Ngawi, Eka Triana yang dikonfirmasi melalui ponselnya tidak memberikan jawaban. Sedangkan Kasi Administrasi Perekonomian, Subagiyono menegaskan jika masalah tunggakan raksin itu masalah klasik yang terjadi hampir setiap tahun. Hal itu, disebabkan kelemahan dari masing-masing perangkat dan kepala desa yang belum melunasi tunggakan pembayaran raskin itu.
"Masalahnya ada di perangkat desa dan kadesnya. Kalau tidak ada penyelesaian dan laporan ke inspektorat tak ditindaklanjuti maka kami akan membuat blangko pernyataan," tegasnya.

Sumber : TRIBUN